Rekaman visual memperlihatkan aliran sungai yang semula jernih berubah menjadi keruh kecokelatan. Di sejumlah titik tampak hamparan tanah yang telah terbuka, timbunan material hasil galian, serta bekas pengerukan yang diduga mengubah alur sungai. Pemandangan tersebut memperlihatkan dugaan kerusakan lingkungan yang semakin nyata dan memerlukan tindakan cepat.
https://vt.tiktok.com/ZSX5rQDYd
Penelusuran menggunakan citra satelit menunjukkan munculnya area yang diduga mengalami perubahan topografi secara signifikan. Terlihat kolam-kolam bekas galian, endapan material baru, hingga jalur akses menuju lokasi yang sebelumnya masih didominasi tutupan vegetasi. Perubahan fisik seperti ini lazim ditemukan pada kawasan yang mengalami aktivitas pertambangan terbuka.
Yang mengkhawatirkan, lokasi dugaan PETI berada tidak jauh dari sumber air masyarakat, kawasan PDAM Talawi Mudiak, lahan pertanian, permukiman warga, fasilitas pendidikan, hingga rumah ibadah. Apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka ancaman terhadap kualitas air baku, ekosistem sungai, serta keselamatan masyarakat menjadi persoalan yang sangat serius.
Kerusakan DAS tidak hanya berdampak pada perubahan warna air. Sedimentasi yang meningkat dapat memicu pendangkalan sungai, memperbesar risiko banjir, mempercepat abrasi bantaran, hingga memicu longsor yang sewaktu-waktu mengancam keselamatan warga. Ekosistem sungai pun berpotensi mengalami kerusakan yang sulit dipulihkan.
Lebih jauh, aktivitas PETI juga berpotensi menimbulkan pencemaran apabila dalam proses pengolahan emas digunakan bahan kimia berbahaya. Dampaknya tidak hanya merusak kualitas air, tetapi juga dapat mencemari lahan pertanian, mengganggu kehidupan biota perairan, serta membahayakan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
Ironisnya, dugaan aktivitas tersebut disebut berada di kawasan yang relatif mudah diakses melalui jalur darat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait. Aktivitas berskala demikian dinilai sulit luput dari perhatian apabila pengawasan dilakukan secara maksimal.
Publik kini menanti langkah nyata dari Polres Sawahlunto, Polda Sumatera Barat, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang memiliki kewenangan menangani tindak pidana di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Penegakan hukum dinilai tidak boleh berhenti pada pemantauan, tetapi harus dibuktikan melalui penyelidikan, penindakan, dan pengungkapan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab apabila ditemukan unsur pelanggaran.
Selain kepolisian, Pemerintah Kota Sawahlunto, Dinas ESDM Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup, Balai Wilayah Sungai, serta instansi teknis lainnya juga diharapkan segera melakukan pemeriksaan lapangan secara terpadu untuk memastikan kondisi sebenarnya di lokasi yang diduga menjadi titik aktivitas PETI.
Secara hukum, kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sementara dugaan pencemaran maupun perusakan lingkungan dapat dikenakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila seluruh unsur pidananya terpenuhi berdasarkan hasil penyelidikan.
Masyarakat berharap aparat tidak sekadar menunggu laporan, melainkan proaktif menelusuri setiap informasi yang berkembang. Penindakan yang tegas diyakini menjadi langkah penting untuk mencegah kerusakan lingkungan semakin meluas sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap praktik pertambangan ilegal.
Keberadaan DAS Talawi memiliki fungsi vital sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Apabila kerusakan terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya dirasakan warga sekitar, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya air dan keseimbangan lingkungan Kota Sawahlunto secara keseluruhan. Karena itu, tindakan cepat, transparan, dan profesional dari seluruh aparat berwenang menjadi tuntutan yang semakin mendesak.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil penelusuran terhadap dokumentasi video yang beredar di ruang publik, analisis citra satelit, serta informasi awal dari masyarakat. Redaksi tidak menyatakan telah terjadi tindak pidana maupun menetapkan pihak tertentu sebagai pelaku. Dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan dan verifikasi resmi oleh aparat penegak hukum. Redaksi menjunjung asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
TIM
